MADIUN, BANGSAONLINE.com - Tidak sedikit peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru mengetahui adanya layanan kesehatan yang tidak dijamin setelah menjalani pemeriksaan atau pengobatan.
Kondisi tersebut kerap menimbulkan kebingungan, bahkan memunculkan anggapan bahwa BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya pelayanan.
Kepala BPJS Kesehatan Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, menegaskan Program JKN menjamin pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. Namun terdapat 21 jenis layanan yang tidak ditanggung sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 52.
“Program JKN memberikan manfaat luas, mulai dari pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama hingga tindakan medis berbiaya tinggi di rumah sakit. Namun masyarakat juga perlu memahami bahwa ada beberapa jenis pelayanan yang bukan menjadi tanggungan,” ujarnya pada Rabu (1/7/2026).
Jenis layanan yang tidak dijamin antara lain tindakan untuk tujuan estetika, perawatan infertilitas, ortodonti, pengobatan alternatif atau tradisional yang belum terbukti efektif, serta pelayanan di luar negeri.
Selain itu, perawatan akibat ketergantungan obat atau alkohol, tindakan medis yang masih bersifat eksperimen, hingga pelayanan yang sudah dijamin program lain juga tidak termasuk cakupan JKN.
Ita (sapaan akrab Kepala BPJS Kesehatan Madiun) menekankan, ketentuan tersebut bukan untuk membatasi, melainkan pedoman agar penyelenggaraan JKN sesuai regulasi. Ia mengimbau peserta bertanya langsung ke BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan jika ragu mengenai layanan yang dijamin.
Siti, peserta JKN asal Madiun, mengaku awalnya mengira semua layanan kesehatan otomatis ditanggung. Setelah mencari informasi resmi, ia memahami adanya aturan yang harus dipatuhi.
“Saya jadi tahu ternyata bukan berarti JKN tidak membantu, tetapi memang ada aturan yang harus dipahami bersama,” katanya.
BPJS Kesehatan berharap masyarakat lebih aktif mencari informasi dari sumber resmi agar tidak mudah terpengaruh kabar yang belum tentu benar. (red)
